Jalan tembus Pagindar dan jalan tembus antara Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan (HUMBAHAS) melalui Parliliten merupakan dua jalur transportasi yang diidam-idamkan masyarakat Pakpak Bharat sejak lama dalam kerangka pembukaan aksesibility dan pertukaran barang guna peningkatan ekonomi Pakpak Bharat. Namun kedua akses jalan tersebut enam tahun lebih pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat hingga saat ini tidak kunjung diselesaikan. Sejumlah kalangan menilai niat pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat merupakan salah satu kunci terbukanya kedua akses jalan tersebut.
Jalan tembus Pagindar misalnya informasi terahir yang diperoleh wartawan terkait kendala menembuskan jalan tersebut adalah dana besar yang dibutuhkan dianggap tidak dapat tertampung secara penuh dari Anggaran Daerah, selain itu ijin pinjam pakai hutan lindung yang harus dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Pusat atau Kementrian Kehutanan hingga saat ini juga tidak kunjung diturunkan. Demikian halnya dengan menembuskan pembangunan jalan antara Kabupaten melalui Delleng Simpoon ke Humbahas. Richard Lingga Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara baru-baru ini menyampaikan bahwa ijin pinjam pakai hutan merupakan kendala utama belum terselenggaranya pembangunan jalan tersebut.
Pernyataan Lingga itu diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, MBA pada saat temu pers di Salak pada Selasa, 07/09, dikatakannya pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi harus juga memiliki niat yang sama dengan Pemerintah Pakpak Bharat khususnya terkait pemberian ijin penebangan pohon pada wilayah hutan lindung untuk pembukaan jalan antara Kabupaten Pakpak Bharat dengan Humbahas.
Search
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "JALAN TEMBUS PAGINDAR BERGANTUNG KEPADA PEMPROVSU DAN PUSAT"
Posting Komentar